Mendagri Tito Karnavian mintasemua kepala wilayahmenilaisokongan DPRD, terutamasokongan rumah untuk anggota dewan. Pengakuanitudikatakan Tito di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Menyikapihal tersebut, Ketua DPRD Maluku Utara M Iqbal Ruray memperjelasjika pemberian sokongan anggota dewan telahditatadenganterang dalam peraturan.
“SemuamerujukpadaKetentuanPemerintahan nomor 18. Sepanjang perumahan untuk anggota DPRD belum disiapkan, karena itudiberisokongan perumahan.”
“Begitupun dengan sokongan transportasi. Besarannya ditatalewatketentuan gubernur sama sesuaikekuatan keuangan wilayah, “terangnyasaatdiverifikasiTribuneTernate.com, Jumat (12/9/2025).
Simak juga: Sherly Laos ke Gane Timur, Disongsong Tulisan Selamat Nikmati Danau Sepanjang Jalan Ini
Iqbal memberikan contoh, kekuatan keuangan wilayahberbeda. Di DKI Jakarta danbanyak daerah di Sumatera, sokongan dapat semakin tinggi.
STATEMENT: Ketua DPRD Maluku Utara M Iqbal Ruray saatdiinterviubeberapamass media, Jumat (12/9/2025). Di mana di kesempatan itu diameraihpenilaiansokongan DPRD sama sesuaikeinginan Kemendagri RI
STATEMENT: Ketua DPRD Maluku Utara M Iqbal Ruray saatdiinterviubeberapamass media, Jumat (12/9/2025). Di mana di kesempatan itu diameraihpenilaiansokongan DPRD sama sesuaikeinginan Kemendagri RI (Tribuneternate.com/Sansul Sardi)
Tetapi di Maluku Utara, keadaanpajak yang terbatas membuat besaran sokongan relatif rendah.
“Jikaingindipelajari atau di turunkankembali, silahkan saja. Yang terpentingsemuanya wajibsama sesuaiketentuan PP 18 danPeraturan gubernuryang berjalan. DPRD tidakmempersoalkan itu, “jelasnya.
Diamenambah, apa pun itukeputusanberkaitansokongan akandibahas bersama gubernur.
Simak juga: Penilaian Perumahan Maluku Utara Tegaskan Data yang Benar
Tetapimenurut dia, untuk anggota DPRD, halpaling pentingialahmasih tetap bekerja untukkebutuhanwarga, bukan masalahkecil besarnyasokongan.
“Sejak awal kali kami disumpah untukberbaktikemasyarakat. Maka, kecil besarnyasokongan tidakmempengaruhimotivasi kerja.
“Faktanya, walauada di Ternate, kami masih tetap bolak-balik ke Sofifi tiap hariuntukmelakukanpekerjaan, “katanyasambilmemperjelasjika DPRD Maluku Utara masih tetapmemiliki komitmenjalankanperanan legislatif sama sesuai amanah warga, terbebas darikeputusanpemerintahanberkaitanpenilaiansokongan. (*)