pegiat Hukum Maluku Utara Agus Salim Penampilang. R Penampilang, curigai ada tanda-tanda konspirasi kebutuhan oleh pemerintahan Kota Ternate dengan aparatur penegak hukum baik Polres atau Kejari di Ternate. Hal tersebutsusulPemerintah kota Ternate dalam durasi waktu4 tahunberuntunsudahdistribusikan dana hibiah beberapa puluh miliar untukpenuhikeperluanfasilitas prasarana penegak hukum itu.
Sorotan keras itu dikatakan Agus, susulPemerintah kota Ternate sudahsiapkantempatdanpembuatan rumah dinas sampaipenyediaanperlengkapan, seperti Rumah Atur (Rusun) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara dan rumah dinas dan mess Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate yang mana sudahhabiskanbeberapa puluh miliar APBD Kota Ternate.
Bukan hanya itu lanjut Agus, bahkan jugaPemerintah kota Ternate membuat kantor Polres Ternate, dengan bujet yang didistribusikan dalam APBD sepanjangempat tahunberuntunsemenjak tahun 2022 sampai 2025 sampailembaga vertikal yang lain.
“Inipantasdiduga, tetapimudah-mudahantidak ada tendensi lain, hingga APBD Kota Ternate, tidakditawan oleh utang budi dengan APH,”ucapnya, Selasa 29 Juli 2025.
Agus jugamenjelaskanjikaPemerintah kota dengan lembaga vertikal di Kota Ternate, khususnya Polres Ternate dan Kejari Ternate, memangpartnervital atau bergabung dalam KomunitasKoordinir Pimpinan Wilayah (Forkompinda), tapitidak berartisemuapendanaansarana mereka dijamin oleh Pemerintah kota Ternate.
“Tetapipendanaan dari Pemerintah kota Ternate yang habiskan APBD beberapa puluh miliar untukpenuhikeperluan atau kebutuhanlembaga vertikal dipandangtelahterlalu berlebih,”katanya.
Menurut dia, hibah Pemerintah kota Ternate untukkebutuhansarana APT itu, berkesanjadi fokus utamadibandingkebutuhanwarga Kota Ternate. Walau sebenarnya ada hutangTubuhPelaksanaAgunan Sosial atau BPJS yang tetap terkatung-katung, keputusan Pengadilan berkaitanteritoritempat Landmark yang memerintahPemerintah kotaharusbayar, dan ada hutangfaksike-3 .
“Bahkan juga pembangunan infrastruktur di tiga wilayahpaling luar seperti, Tangkai Dua, Hiri dan Moti yang tetapmemerlukan perhatian serius, karenaada banyak yang lainyang perlujadi fokus utamaPemerintah kota Ternate,”terang Agus
Agus jugamenyangsikankredibilitasaparatur penegak hukum di Ternate, baik Polres atau Kejari Ternate, dalam penegakan hukum jika ada masalah hukum yang menggeretpejabat dilingkup Pemerintah kota Ternate.
“Lembaga vertikal di Kota Ternate dalam masalah ini Polres dan Kejari Ternate, nampaknyasudahterlena dengan hibah dari Pemerintah kota Ternate, karena itudisinikredibilitas dalam penegakan hukum mulai ditanyakan,”tegasnya.(red/par)
About the Author
